TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Benny K Harman menganggap pembentukan panitia khusus (pansus) tentang bencana asap lebih penting ketimbang pansus Pelindo II.

Ia menyayangkan jika usulan membentuk pansus tentang asap tidak diterima semulus pembentukan pansus Pelindo II.

"Pelindo itu tidak ada apa-apanya kok bisa dijadikan hak angket dengan membentuk pansus," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny, dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015) malam.

Politisi Partai Demokrat itu menilai, masalah bencana asap lebih besar ketimbang masalah yang terjadi di PT Pelindo II. Jumlah masyarakat terdampak asap mencapai jutaan jiwa.

"Masalah asap lebih besar, sedangkan Pelindo itu kasus kecil yang tidak usah diselesaikan melalui mekanisme pansus," ucapnya.

Pernyataan senada diungkapkan anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin.

Anggota Fraksi PKS itu menilai pembentukan pansus tentang bencana asap lebih mendesak jika dibanding dengan pansus Pelindo.

“Dari sisi manfaat dan kegentingan, jelas pansus (tentang) asap lebih penting dari pada pansus Pelindo yang tidak luas cakupannya," ujar Andi.

Pansus Pelindo dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di PT Pelindo II, mulai dari pengadaan mobile crane hingga perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan asing, PT Hucthison Port Holding. Pansus itu dipimpin politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayataullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menengarai PDIP sebagai partai penguasa saat ini punya kepentingan untuk mengambil alih badan usaha milik negara.

Ia yakin, PDIP akan terus menekan dan memainkan segala macam strategi untuk mengambil alih Pelindo II.

Sedangkan pansus tentang asap atau pansus kebakaran hutan dan lahan gagal disetujui DPR.

Rapat paripurna memutuskan, usulan pansus itu dikembalikan kepada pengusul yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Viva Yoga Mauladi.(Indra Akuntono)