TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Negara Urusan BUMN, Rini Soemarno, dinilai layak copot dari kursi menteri.

Pencopotan tersebut dinilai tepat lantaran sikap Rini yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 senilai Rp 34,32 triliun.

"Iya lah. Dari pandangan seluruh fraksi sudah tahu apa yang harusnya dicerna Presiden,' kata anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, di Cikini, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Menurut Hendrawan, Menteri Rini sering meminta tambahan anggaran untuk kepentingan perusahaan-perusahaan di bawah Kementeriannya.

Meski permintaannya dikabulkan, kata dia, Rini ternyata selalu merasa kurang.

"Rini Soemarno setiap tahun minta anggaran tambahan, datang ke DPR minta anggaran setelah dikasih ternyata masih kurang. Kalau setiap tahun meminta anggaran ya maaf saja," kata dia.

Tidak hanya itu, Hendrawan juga menilai program-program Rini di Kementerian BUMN tidak bermanfaat.

Sebut saja pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dianggap dia tidak ada urgensi untuk membuat kereta cepat.

"Rini hanya mengurusi ngutang ke luar negeri dan ingin membuat kereta cepat. Ini sudah enggak benar. Lebih baik di-stop, kata dia,"katanya.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan pihaknya sudah menyiapkan pengganti Rini di pemerintahan.

"PDIP selalu siap," tukas dia.