TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi muda Partai Golkar Poempida Hidayatullah menilai wacana Pansus Pelindo II DPR memanggil Jusuf Kalla (JK) sebagai wakil presiden (wapres) RI untuk kasus Pelindo II bisa menjadi berbalik arah ke PDIP jika niatnya untuk melakukan politisasi dan menjadikan JK untuk sasaran "antara" menarget Menteri BUMN.

"Bagaimanapun, JK secara politik itu merepresentasikan PDIP, bukan Golkar. Karena Pak JK itu memang maju dari PDIP," kata Poempida di Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Menurut Poempida, jika memang ada kepentingan politik di balik pansus pelindo II, katakanlah ingin mencopot Rini dari Menteri BUMN maka itu ranahnya bukan di pansus.

"Pak Jokowi-JK itu kan representasinya PDIP, jadi cukup Bu Mega bilang ke Pak Jokowi dan Pak JK untuk mengganti Rini," kata Poempida.

"Makanya saya bilang, kalau target pansus untuk politisasi, maka bisa jadi senjata makan tuan bagi PDIP. Pak JK itu petugas partai dari PDIP, bukan Golkar," Poempida menambahkan.

Dia menegaskan kalau memang wacana memanggil Wapres JK itu dalam konteks murni untuk mengungkap masalah di Pelindo II maka itu sah-sah saja.

"Hanya, kalau targetnya untuk mencopot jabatan menteri atau direksi, terlalu kecil itu melalui pansus. DPR itu tidak pada tempatnya ngurusi hal yang kecil seperti itu, DPR itu urusannya makro," kata Poempida.

Lanjut Poempida, kalau memang Pansus Pelindo II niatnya mengungkap atas dugaan adanya masalah di Pelindo II, dan ingin menghadirkan JK.

"Apa sebenarnya yang ingin didapat?" kata Poempida.