TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar yang juga Ketua Komisi II,DPR RI, Rambe Kamaruzzaman mengatakan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hanya dapat dilakukan jika kepengurusan DPP Partai Golkar itu jelas.

"Kalau mau Munaslub, siapa panitianya? Siapa yang di demisionerkan? Kan harus jelas dulu. Setahu saya dari putusan MA itu harus mencopot dulu SK Menkumham," ujarnya di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Rambe juga menambahkan bahwa seharusnya persoalan partai Golkar sudah selesai semenjak keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan tidak perlu ada pengajuan kasasi atas putusan PT Jakarta dan peninjauan kembali (PK) dari hasil MA.

Sehingga, kata Rambe, dari dua putusan tersebut Munas Bali yang sudah paling sah menurut undang-undang.

Lebih lanjut, Rambe mengatakan adanya upaya Silaturahmi Nasional pada Minggu (1/11) merupakan satu langkah baik agar target pemenangan dari pilkada serentak tercapai.

Selain itu, dirinya mengatakan bahwa setelah acara Silatnas, Partai Golkar memposisikan diri sebagai pengkritik kebijakan pemerintah yang tidak baik, dan akan mendukung apabila sebaliknya.

"Kami akan tetap mengkritik dan berada di luar pemerintahan. Jadi tidak akan kami masuk ke dalam pemerintahan apalagi minta menteri. Kami cuma minta SK Menkumham dicabut saja," kata Rambe.