TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai persoalan di internal Pansus Hak Angket Pelindo sudah diprediksi sebelumnya.

Awalnya, pansus itu dibentuk dengan itikad baik semua fraksi yang ada di DPR namun lama-kelamaan kepentingan fraksi tertentu semakin tercium fraksi lain.

"Sejak awal memang Pansus Pelindo itu tak penting. Dipaksakan saja itu pansus. Polri sudah tangani kasusnya kok bisa dibawa-bawa ke politik lagi?" ujar Pangi Syarwi di Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Pangi mengatakan, sah-sah saja DPR membentuk pansus karena hal itu merupakan hak mereka. Namun, kalau pansus "masuk angin" hal itu akan semakin membuat lembaga DPR semakin tergerus.

Pansus, kata Pangi tidak punya proses penyelidikan yang kuat. Sebaliknya Polri yang telah menangani kasus Pelindo sejak awal seharusnya didukung penuh untuk menuntaskan secara hukum.

"Bareskrim kan sudah selidiki itu kasus. Polri punya data. Sebaiknya diserahkan saja ke Polri dan tak perlu pansus," katanya.

Karena proses politik di DPR, kata Pangi, proses penyelidikan hukum yang dilakukan Polri jadi terhambat. Bahkan proses politik (pansus) akan mematikan perjuangan proses hukum selama ini.

"Proses hukum akan mati kalau proses politik terjadi. Kita tinggal menunggu seperti apa nanti rekomendasi pansus," katanya.

Pangi mengungkapkan, sejumlah fraksi yang menempatkan perwakilannya di Pansus Pelindo sudah mulai mencium arah rekomendasi pansus. Oleh karena itu, sejumlah fraksi berbalik arah menyatakan pansus itu tak penting lagi.

"Saya menduga PKS dan Demokrat hanya dimanfaatkan saja. Itu yang dicurigai. Tidak menguntungkan juga bagi mereka pansus dilanjutkan. Pansus Pelindo hanya sebagai sapi perahan. Ini permainan politik kelas tinggi. Ujungnya ya siapkan calon untuk pengganti RJ Lino dan selanjutnya lengserkan Meneg BUMN Rini Soemarno," katanya.

Kata Pangi, Pelindo II dan Meneg BUMN merupakan instansi paling basah. Dengan adanya pergeseran di Meneg BUMN dan Pelindo II maka partai politik bisa meningkatkan pundi-pundinya untuk Pemilu 2019 mendatang.

"Untuk melakukan pergeseran di Pelindo dan Meneg BUMN membutuhkan dukungan politik maka dibentuklah pansus. Sekalian pembenaran. Tapi keburu fraksi yang awalnya berjuang disana mencium aroma tidak sedap makanya mereka protes. Tujuan  pansus tak lagi memperbaiki tata kelola BUMN tapi untuk tujuan tertentu," katanya.