Kinerja Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Dikritik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud bekerja tidak ubahnya dengan masa kolonial Belanda, karena masih memakai standar lama dalam mengapresiasi kebudayaan.

"Dirjen kebudayaan kerjanya sama saja dengan masa kolonial belanda. Termasuk soal UKP4 dan teman-temannya itu, yang dipikirin hanya UPT-UPT saja," ujarnya di Kantor Megawati Institute, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Menurutnya, sisi kebudayaan yang seharusnya menjadi salah satu dari program Nawacita Joko Widodo dapat dipandang sebagai dimensi, bukan sektor.

Karena pada prinsipnya, jika dilihat sebagai dimensi, kebudayaan akan lebih didalami dan dipelajari banyak orang.
Sedangkan jika dilihat sebagai salah satu sektor, maka yang menjadi tujuan hanya penambahan anggaran.

Menurut Hilmar, hal tersebut harus secepatnya diubah demi melestarikan dan mengembangkan budaya.

Sementara itu, seharusnya kata Hilmar, Indonesia mempunyai potensi budaya yang luar biasa dan belum tersentuh, bahkan terlewat.

"KAA itu jadi momen penting Jokowi memasukkan konsep budaya yang baik, tapi sayang kesempatan emas tersebut tidak digunakan secara baik oleh pemerintah," tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya sepakat dengan perkataan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Anies Baswedan yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan satu bagian dari sebuah kebudayaan yang terus berkembang.