PKS Nilai Menteri di Bidang Polhukam Layak Dirombak Jokowi
Jajaran menteri yang menangani urusan politik, hukum, dan keamanan jadi sorotan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Penulis: Valdy Arief
Editor: Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran menteri yang menangani urusan politik, hukum, dan keamanan jadi sorotan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Mardani Ali Sera menganggap jajaran menteri di bidang Polhukam merupakan bagian Kabinet Kerja Joko Widodo yang harus diganti.
Menurut Mardani, permasalahan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia tidak terlepas dari peran kementerian tersebut.
"Ekonomi tidak bisa berkembang jika penegakan hukum, politik, dan keamanan tidak kokoh," kata Mardani Ali Sera usai diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/11/2015).
Mardani menyebutkan, selama ini ada ketidaksesuaian antara pernyataan presiden dengan kementerian di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Dia mencontohkan pada polemik revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdapat perbedaan pendapat antara Presiden Joko Widodo dengan menterinya.
"Jokowi menolak tapi menterinya tidak," ucap Mardani.
Lebih lanjut, Mardani menyayangkan munculnya rencana merevisi undang-undang KPK yang dinilainya sebagai upaya membunuh lembaga antirasuah itu.
"KPK yang sudah punya convictions rate-nya 100 persen kok mau dibunuh," katanya.
