Reshuffle Pertama Tidak Nendang, Jokowi Harus Lakukan Reshuffle Komprehensif
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, mengatakan reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo haruslah dilakukan secara komprehensif
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, mengatakan reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo haruslah dilakukan secara komprehensif terhadap semua menteri.
Dalam evalusi tersebut, menurut Hanta, pergantian menteri haruslah didasarkan kriteria kinerja, loyalitas dan kordinasi.
Menurut Hanta, menteri yang tidak lolos dalam evaluasi harus jadi perhatian Presiden sebelum memutuskan untuk mengganti seseorang menteri.
Kedua, apabila ternyata setelah dievaluasi, loyalitas seseorang menteri kepada presiden ternyata lebih kecil dibandingkan loyalitasnya kepada partai politik atau golongannya.
Ketiga, apabila seseorang menteri tidak bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya sehingga membuat kegaduhan politik.
"Kalau tiga ini dievaluasi ini banyak (menteri yang harus diganti), tidak hanya empat. Reshuffle harus memilki efek kepada dampak kinerja pemerintah," kata Hanta saat diskusi bertajuk 'Reshuffle Datang, Parpol Tegang' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/11/2015).
Hanta mencontohkan reshuffle pertama yang dilakukan Presiden tidak terlalu berdampak pada kinerja Pemerintahan karena tidak mendasarkan pada tiga kriteria tersebut.
"Jangan seperti kemarin, kalau hanya sebagian (yang diveluasi), itu (hasilnya) nggak nendang. Terbukti ketika disurvei tingkat kepuasan publik tidak naik, berarti harus komprehensif. Semua bidang, meskipun bidang per bidang, tingkat kekecewaan tertinggi di bidang ekonomi dan hukum.
Pada Agustus lalu, Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet.
Lima menteri yang dilantik adalah Luhut Pandjaitan sebagai menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan menggantikan posisi Tedjo Edhy Purdijatno, Darmin Nasution sebagai menteri koordinator bidang perekonomian menggeser posisi Sofyan Djalil, Rizal Ramli sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo, Thomas Lembong sebagai menteri perdagangan menggantikan Rahmat Gobel, serta Sofyan Djalil sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional menggantikan Andrinof Chaniago.
Tidak berselang lama, Presiden juga melantik Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Luhut Pandjaitan. Pejabat baru yang lain yakni Fajroel Rachman yang menjabat Komisaris Utama PT Adhi Karya dan Hamid Basyaid Komisaris Utama PT Balai Pustaka.
