TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Silaturahmi DPD Partai Golkar se-Indonesia mendesak DPP Golkar untuk segera melaksanakan Munas.

Hal itu sesuai dengan amanat Mahkamah Partai Golkar.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Jawa Timur Taufik Hidayat menuturkan pihaknya meminta DPP Golkar untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sebelum tanggal 20 November 2015. Hasil rapimnas itu akan menentukan pelaksanaan Munas Golkar.‎

DPP Golkar yang diminta Forum Silaturahmi Daerah yakni kepengurusan Agung Laksono. Pasalnya, SK Menkumham kepengurusan Agung Laksono belum dicabut.

"Karena SK belum dicabut Menkumham. Sehingga masih bisa menggelar rapat pleno. Masih bisa menggelar Munas, kami mendesak Munas dan didahului Rapimnas," kata Taufik di DPP Golkar, Jakarta, Minggu (8/11/2015).

Dalam jumpa pers tersebut diikuti pengurus kubu Agung Laksono antara lain Ketua Bapilu Gusti Iskandar Alamsyah, Plt Ketua DPD Golkar Jawa Timur Taufik Hidayat, Ketua DPD Golkar Provinsi Sulawesi Tenggara Oheo Silapoy, Wasekjen Golkar Sabil Rahman, Sekretaris DPD Golkar Papua Victor Abiata, Plt Ketua DPD Golkar Kaltim Ahmad Gusran dan Ketua DPD Golkar Lampung Heru Sambodo.
‎
‎Taufik lalu menuturkan sebelum digelar Munas, pihaknya meminta DPP Golkar menggelar Rapimnas sebagai forum pengambilan keputusan yang melibatkan DPD se-Indonesia. "Mendesak DPP untuk terus mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundingan yang berlaku seperti kasasi atau peninjauan kembali," imbuhnya.

Taufik juga menyerukan kepada seluruh kekuatan Partai Golkar, khususnya pada jajaran Dewan Pimpinan Pusat untuk terus memelihara ide dan cita-cita sebagai basis pompinan moral dan etika kader dalam membangun Partai Golkar.

"Dengan mengedepankan cara cara yang demokratis, etis dan konstitusional dalam mengambil setiap tindakan. Dalam kami akan selalu setia mengawal DPP dalam membuat kebijakan strategis demi kepentingan organisasi," tuturnya.

Selain itu, kata Taufik, menyerukan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan agar terus mencermati berbagai pemberitaan terutama paskaputusan kasasi Mahkamah Agung yang menampakan gejala penggiringan opini menyesatkan.

"Oleh karena itu sembari menunggu proses hukum yang sedang berlangsung kami serukan tingkatkan terus komunikasi dan koordinasi antara lain melalui suatu wadah Forum Silaturahmi Daerah," imbuhnya.