TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik untuk mengawasi seluruh kinerja pegawai di lingkungan KPU di seluruh Indonesia.

Pengawasan tersebut seiring dengan diluncurkannya Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP).

Sebetulnya sistem informasi yang baru diluncurkan KPU sudah didambakan sejak 2003 lalu.

"Program ini merupakan satu pencapaian baru bagi kami, di mana data penyelenggara pemilu akan dimiliki, nanti, secara terintegrasi, dan terus menerus," ujar Husni di Kantor KPU, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Sistem tersebut nantinya, akan dapat melihat kehadiran pegawai, lembaga Ad Hoc, kinerja pegawai, lama bertugas, kepangkatan hingga pendidikan terakhir pegawai. Pegawai KPU pusat juga dapat memberikan penilaian kinerja terhadap pegawai di lingkungannya.

Husni menambahkan bahwa SIPP akan efektif dipakai pada awal tahun depan, dan diharapkan KPU daerah dapat berkontribusi positif melaporkan kinerja mereka dalam mingguan dan bulanan.

"Melihat beban kerja yang ada sekarang, sebagian besar KPU di daerah, tahun depan, tidak punya kegiatan yang terlalu berat.

Hanya ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tahun 2016, selebihnya, kan tidak," tambahnya.

Selain itu, mengenai lembaga adhoc yang sudah ditetapkan hanya dapat menjabat selama dua kali, program SIPP ini juga akan mendata hal tersebut.

Husni menjelaskan bahwa anggota KPPS, PPK, dan PPS, dapat dinilai apakah akan dinaikkan jenjangnya atau tidak akan diperpanjang.

Sementara hingga saat ini, sekitar 10.000 pegawai di daerah dan sekitar 2.600 pegawai di pusat sudah masuk ke dalam sistem terintegrasi tersebut.

Sehingga ke depan, harap Husni, akan terus bertambah dan akan lebih baik.