Terus Berkonflik, Ginandjar Khawatir Pemilih Golkar Menghilang
Meskipun diakuinya dalam sejarah Golkar terdapat friksi dan pergesekan.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita menyatakan konflik partai berlambang pohon beringin saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
Meskipun diakuinya dalam sejarah Golkar terdapat friksi dan pergesekan.
"Tapi tidak pernah ada keadaan seperti ini. Ada yang membentuk partai. Tapi kalau membelah dua. Belum pernah terjadi dikhawatirkan berdampak buruk untuk masa mendatang dan dampak bagi kehidupan negara," kata Ginandjar usai bertemu dengan Poros Muda Golkar dikediamannya, Jl. Daksa, Jakarta, Kamis (12/11/2015).
Kata Ginandjar, Golkar telah memiliki sejarah panjang yang masih diperlukan bangsa Indonesia.
Golkar juga telah banyak menghasilkan kemajuan Indonesia melalui pembangunan.
Mantan Menteri era Soeharto itu menuturkan konflik dualisme kepengurusan berawal dari pemilihan presiden. Pascapilpres seharusnya konflik juga selesai.
"Kan konflik tidak mengubah hasil pilpres, waktunya bersatu kembali, ada tantangan besar dimuka kita terhadap Golkar," katanya.
Ia mencontohkan Pilkada serentak. Dimana dari 269 pilkada, Golkar hanya memajukan 139 calon kepala daerah.
Hal itu dikarenakan di beberapa daerah kedua kubu tidak sepakat terhadap calon yang akan dimajukan.
Oleh karenanya, konflik saat ini merugikan partai. Ginandjar pun mengambil contoh dari survei dimana Golkar kini berada di peringkat ketiga.
"Menurut survei, Golkar tidak nomor dua tapi tiga, dalam sejarah kalau enggak satu ya dua, jadi ini bisa turun lagi. Kader daerah jenuh, mereka beranggapan sudah tidak merasa Golkar yang nyaman," ungkapnya.
Bila pemilu diadakan saat ini, Ginandjar khawatir pendukung Golkar akan menghilang. Penyelesaian konflik Golkar pun sangat penting.
Caranya dengan rekonsiliasi dan bukan mencari pembenaran.
"Kita harus cari jalur politik, ini bisa menjamin tetap utuh, kepengurusan baru, kita upayakan. Sekarang kepengurusan Munas Ancol dibatalkan, tapi Munas Bali juga tidak disahkan, jadi sekarang yang ada di Kemenkumham Munas Riau," ujarnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.