TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw mempertanyakan Panitia Seleksi (Pansel) KPK yang meloloskan Johan Budi sebagai calon pimpinan KPK.

Ia pun mempertanyakan kriteria yang digunakan Pansel dalam menyeleksi calon pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

"Kriteria yang diberikan kepada ibu. Sebenarnya sudah ada dalam UU. Misal disampaikan kriteria itu ada yang tidak penuhi syarat? Contoh Johan Budi. Dia kan hanya pegawai biasa yang hanya diangkat berdasarkan Perppu," kata Wenny saat RDPU dengan Pansel KPK di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Wenny juga mempertanyakan pembidangan yang dilakukan Pansel KPK dalam menyeleksi calon pimpinan.

Menurutnya, lima orang pimpinan KPK harus memahami seluruh bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

"Tidak perlu dikapling. Kenapa demikian? Karena gelar perkara saja, asal-asalan sehingga seringkali kalah," ujar Politikus Gerindra itu.

Hal yang sama juga ditanyakan Anggota Komisi III DPR lainnya Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mempertanyakan sistem kluster yang dilakukan Pansel.

Pasalnya, Komisi III DPR harus memilih berdasarkan kluster.

"Kami minta pendapatnya karena bingung, karena dua lalu ada dua orag tapi tidak masuk kluster itu. jadi kluster ini apakah hanya melengkapi?" tanyanya.‎

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansel KPK kemudian ditunda hingga, Rabu (18/11/2015) malam.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti mengatakan pihaknya akan menjawab pertanyaan terkait Johan Budi pada Esok hari. "Ya nantilah itu kita jawab," kata Destry.