TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Ancol Siswono Yudhohusodo menilai Ketua DPR Setya Novanto melakukan hal yang tak patut jika benar mencatut nama presiden.

Hal itu terkait dengan laporan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Setya Novanto karena diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait Freeport.

"Kalau benar apa yang diberitakan demikian, maka saudara Setya sebagai Ketua DPR melakukan hal yang tidak patut," kata Siswono di Gedung Bangun Tjipta, Jakarta, Selasa (17/11/2015).

Apalagi, kata Siswono, politikus Partai Golkar itu juga sempat membuat heboh dengan bertemu calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump.

"Ini (catut nama presiden) lebih tidak patut. Serahkan ke MKD," kata Senior Partai Golkar itu.

Sedangkan Putra Agung Laksono, Dave Laksono meminta Setya Novanto mengklarifikasi laporan tersebut. Novanto juga diminta menyerahkan bukti bila tidak mencatut nama presiden dan wakil presiden.

"Sudirman Said juga kalau benar berikan bukti yang konkret. Akan tetapi laporan selanjutnya. Bila memang ada bukti itu benar, sampaikan," kata Anggota DPR Fraksi Golkar itu.

Mengenai desakan agar Novanto non aktif dari jabatannya sebagai Ketua DPR, Dave menuturkan hal tersebut harus melalui proses.

"Sebaiknya Pak Nov, klarifikasi. Kalau ada bukti yang kuat," tuturnya.

Dave juga membantah kasus Novanto mempengaruhi Munas Golkar. Ia mengaku mendukung calon yang ada untuk bertarung di Munas.

"Makanya itu, Pak Nov, ARB semua seluruh kepengurusan, rembukan," katanya.