Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah satu tahun Kejaksaan Agung RI dipimpin Jaksa Agung HM Prasetyo, kinerja korps Adhyaksa pada bidang pemberantasan korupsi dinilai kurang memuaskan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lola Eater dalam pemaparannya di kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Rabu (18/11/3015), menyebut salah satu indikator kurang memuaskannya kinerja Kejaksaan diantaranya tidak terpenuhinya pencapaian pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi (Stratnas PPK).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2015, tentang pemberantasan korupsi.

Disebutkan dalam Inpers tersebut pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor), berbasis teknologi informasi.

"Teknologi informasi yang ada di laman Kejaksaan Agung sekarang, sesungguhnya sudah dikembangkan sejak era kepemimpinan Jaksa Agung Basrief Arief," ujarnya.

Selain itu, pembentukan Satgassus Kejaksaan Agung juga dinilai kurang signifikan.

Padahal awalnya satuan itu dibentuk untuk menyaingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi hingga kini tidak banyak kasus "kakap" yang ditangani Satgasus Kejaksaan Agung.

"Perkara korupsi yang bisa diselesaikan adalah perkara limpahan," ujarnya.

Di tahun pertama kepemimpinannya, Kejaksaan Agung justru kalah disidang praperadilan.

Dua diantara kasus tersebut adalah kasus yang menjerat Dhalan Iskan dan kasus Victoria Securities Indonesia.

Citra buruk Prasetyo juga terlihat dari namanya yang disebut-sebut dalam kasus dana Bansos pemerintah Provinsi Sumatera Utara.