Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Satu Hakim Sakit, Vonis Kasus Suap Politikus PDIP Ditunda

Akibatnya pembacaan vonis politikus PDI Perjuangan itu ditunda hingga hari Senin (23/11/2015)

Satu Hakim Sakit, Vonis Kasus Suap Politikus PDIP Ditunda
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Politisi PDI Perjuangan, Adriansyah, usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2015). Jaksa penuntut umum KPK menuntut Adriansyah dengan pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan terkait penerimaan gratifikasi pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satu majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menangani kasus korupsi dengan terdakwa Adriansyah sakit.

Akibatnya pembacaan vonis politikus PDI Perjuangan itu ditunda hingga hari Senin (23/11/2015).

"Sidang putusan atas nama terdakwa Andriansyah ditunda hingga Senin (23/11/2015)," kata Ketua Majelis Hakim, Dito Suhud sambil mengetuk palu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2015).

Sedianya mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan itu akan menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelia hakim.

Adriansyah menjadi terdakwa karena diduga menerima uang Rp 1 miliaran dari bos PT Mitra Maju Sukses (MMS) Andrew Hidayat untuk biaya mengurus izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, dalam tuntutan yang dibacakan, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai mantan Bupati Tanah Laut dan anggota DPR telah membuat pemerintahan yang koruptif.

"Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui telah menerima gratifikasi dan menyesali perbuatannya," kata jaksa.

Sebelumnya, mantan anggota DPR Komisi IV itu didakwa menerima suap dari pemilik PT Mitra Maju Sukses (MMS) Andrew Hidayat senilai Rp 1 miliar dan SGD 50 ribu serta USD 50 ribu.

Hal ini terkait pengurusan perijinan usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Perbuatan tersebut dilakukan berulang kali oleh Adriansyah.

Adriansyah juga tertangkap tangan menerima duit Rp500 juta saat dirinya mengikuti kongres partai banteng di Pulau Bali, April 2015 lalu. Duit disetorkan melalui Kepala Urusan Rumah Tangga Andrew, Agus Krisdiyanto.

Duit tersebut diduga merupakan hadiah untuk memuluskan izin usaha perusahaan tambang. Adriansyah masih memiliki pengaruh di wilayah tersebut.

Atas perbuatan itu, Adriansyah dianggap melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Aji
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas