Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Perpanjangan kontrak karya PT Freeport menjadi polemik yang membuat gaduh stabilitas politik.

Hal itu terkait dengan langkah yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang melaporkan pencatutan nama presiden dan wakil presiden.

Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie mengakui adanya ketidakberesan dalam kegaduhan politik yang terjadi saat ini.

"Jadi sudah puluhan tahun mengeruk harta kekayaan (Indonesia) terus membuat kegaduhan, enggak bener itu," tutur Ical di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11/2015).

Ical menilai menjelang habisnya masa kontrak PT Freeport seharusnya menjadi momentum pemerintah Jokowi-JK untuk mengevaluasi keberadaan Freeport di Indonesia.

"Saya kira gini, kalau minyak bisa kontraktor production sharing (KPS) kenapa pertambangan tidak bisa, bisa saja kan? Jadi kalau sudah habis 2021 kita ubah menjadi KPS, Freeport menjadi kontraktor kan bsa. Dengan keuntungan diberikan kepada negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sudirman Said melaporkan adanya indiskasi pelanggaran etik yang diduga dilakukan Setya Novanto selaku ketua DPR RI kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Dugaan tersebut terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait negosiasi Freeport.