Jokowi Ingin Adanya Kesinambungan dalam Program JKN
saat ini sedang diadakan penerimaan direksi baru untuk kepemimpinan baru
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, untuk itulah Presiden Joko Widodo meminta kepada Direksi agar melakukan upaya-upaya penyiapan transformasi dengan sebaik-baiknya agar bekesinambungan.
"Sehingga program JKN/KIS tetap dapat berlangsung secara normal dalam masa pergantian Direksi dan Dewan Pengawas tersebut," kata Presiden ketika menerima Direksi BPJS Kesehatan sesuai keterangan Tim Komunikasi Presiden, Jumat (20/11/2015).
Selain melaporkan akan berakhirnya periode kepemimpinan BPJS Kesehatan, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan kepada wartawan bahwa saat ini sedang diadakan penerimaan direksi baru untuk kepemimpinan baru.
Fachmi juga menjelaskan hasil riset yang menunjukkan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini berkontribusi sebesar Rp 18,6 Triliun kepada ekonomi Indonesia.
"Program ini dianggap subsidi charity, ternyata uang ini kembali langsung Rp. 18,6 Triliun dalam hal ini untuk konstruksi rumah sakit," ujar Fachmi.
Dampak ekonomi dari BPJS sebesar Rp. 18,6 Triliun meliputi pembangunan rumah sakit, fasilitas rumah sakit, penyedia logistik bagi pasien seperti makanan, pemasok makanan seperti peternak telur meningkat seiringnya banyaknya jumlah pasien.
"Tapi ini bukan berarti kami senang banyak yang sakit," ucap Fachmi.
Program ini juga membuka lapangan kerja bidang kesehatan, penambahan tenaga kerja baru sehingga sumber daya manusia di rumah sakit bertambah.
"Kita tidak berharap semakin banyak orang sakit program ini semakin sukses, bukan seperti itu. Tapi program ini untuk memberikan jaminan kepada yang sakit," ucap Fachmi.
