Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta prajuritnya untuk menghindari benturan dengan pihak Polri.

Menurutnya, banyak pihak yang tidak menyukai kebersamaan antara TNI-Polri, sehingga dimanfaatkan untuk hal-hal yang dapat merugikan TNI, patuhlah kepada hukum karena hukum adalah panglima tertinggi.‎

Kunjungan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang didampingi oleh Asintel Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Faridz Washington, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Fransen Siahaan, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman dan Dansatkomlek TNI Brigjen TNI Eddy ke Pare-Pare Kabupaten Mamuju adalah dalam rangka meninjau pembangunan Markas Korem 142/Tatag Kodam VII/Wirabuana.

Kedatangan Panglima TNI beserta rombongan di Bandara Tampa Padang Mamuju Jl. Poros Mamuju-Kalukku Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat disambut Gubernur Prov. Sulbar Anwar Adnan Saleh, Wagub Prov. Sulbar Aladin S. Mengga, Danrem 142/Tatag Kolonel Inf Syafaruddin, dan Korda Kemhan Sulbar Kolonel Inf Denny Massengi.

Selanjutnya Panglima TNI beserta rombongan menuju Makorem 142/Tatag melalui jalur darat. Setibanya di Makorem 142/Tatag Jl. Abd. Malik Pattana Endeng Kab. Mamuju, Panglima TNI disambut jajar kehormatan, dilanjutkan memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit TNI Korem 142\Tatag.

"Kedatangan saya ke Korem 142/Tatag untuk mengecek kesiapan Makorem serta segala sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan seperti sekolah, pasar, lokasi asrama dan lain-lain," kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam pengarahannya didepan Prajurit TNI Korem 142/Tatag Kodam VII/Wirabuana, Rabu (18/11/2015).

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, pembangunan Makorem di Kabupaten Mamuju ini atas prakarsa dirinya saat menjabat KSAD bersama Panglima TNI saat itu Jenderal TNI Moeldoko.

Pertimbangan dipilihnya Kabupaten Mamuju karena dari segi sejarah dan geografi Kabupaten Mamuju persis berhadapan dengan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), dan berdasarkan pengalaman daerah yang dekat dengan ALKI merupakan wilayah yang rawan konflik.

"Berdasarkan laporan yang saya terima dari Gubernur Prov. Sulbar, hampir tidak ada permasalahan atau hal mendasar di Prov. Sulbar setelah terbentuk menjadi provinsi," kata Panglima TNI.