Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak

2 Minggu Jelang Kampanye, Waspadai Pergerakan Uang di Daerah Pemilihan

Banyak hal yang harus diwaspadai dua minggu jelang Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015.

2 Minggu Jelang Kampanye, Waspadai Pergerakan Uang di Daerah Pemilihan
Kompas.com/Ferganata Indra Riatmoko
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyak hal yang harus diwaspadai dua minggu jelang Pilkada serentak yang digelar 9 Desember 2015.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurufin Hafidz mengatakan, salah satu yang penting ialah potensi peningkatan transaksi keuangan jelang 9 Desember.
Menurutnya, bakal terjadi perpindahan uang dalam jumlah besar mendekati waktu pemungutan suara.

"Pasangan calon sebenarnya punya uang, dan laporan dana kampanye mereka itu ngga mencerminkan laporan yang mereka sampaikan. Maka pengawasan harus lebih ketat, akan banyak transaksi-transaksi yang berlangsung dua minggu ke depan," kata Masykurudin dalam diskusi dana kampanye dan ikhtiar mewujudkan pilkada bersih, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).

Menurutnya, pihak yang paling bertanggungjawab atas hal tersebut ialah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu dirinya meminta Bawaslu bekerjasama dengan PPATK untuk sejak awal menelisik transaksi keuangan yang mencurigakan, terutama di daerah-daerah pilkada.

"Karena banyak dugaan, ada yang ngga dilaporkan, maka Bawaslu harus tanggungjawab. Bawaslu ngga boleh lagi hanya pencegahan-pencegahan. Karena situasi ini sangat penting, waktu yang semakin mendekat dan tensi tinggi," katanya.

Salah satu yang harus dilakukan ialah memetakan seberapa besar dana yang bergerak jelang Pilkada dan mengendus apakah terdapat dana haram yang digunakan.

"Makanya harus buat strategi dan turun langsung lakukan, pengawasan di politik uang. Kedua harus segera dikejar, Bawaslu jangan hanya diam. Lewat PPATK dan KPK untuk melihat proses peredaran yang di Pilkada," katanya.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas