Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Nama Presiden dan Wapres Dicatut

Jokowi Blunder Restui Tindakan Sudirman Laporkan Setya ke MKD

Presiden Jokowi dianggap blunder jika merestui tindakan Menteri ESDM Sudirman Said mengadukan Ketua DPR Setya Novanto soal Freeport ke MKD.

Jokowi Blunder Restui Tindakan Sudirman Laporkan Setya ke MKD
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anggota DPR RI Dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon (kedua kiri), bersama Pakar Ekonomi Ichsanuddin Noorsy (kiri), Koordinator GIB Adhie Massardi (kedua kanan), dan Pengamat Hubungan Internasional Zarmansyah (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/11/2015). Diskusi tersebut bertemakan Siapa Yang Bohong, SS atau SN? Membongkar Rahasia Terdalam Freeport . TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dianggap blunder jika merestui tindakan Menteri ESDM Sudirman Said mengadukan Ketua DPR Setya Novanto soal Freeport ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengungkapkan pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan yang menegaskan Jokowi tidak memberikan restu kepada Sudirman telah mengembalikan kepercayaan DPR terhadap presiden.

"Untunglah Pak luhut menganulir itu jadi kita bisa trust lagi ke Jokowi. Bagi saya, mengikuti gaya seorang pembantu presiden, kita bisa jadi lebih bodoh daripada dia, seperti kurang kerjaan, apalagi diamini wapres dan presiden," ujar Effendi di Jakarta, Minggu (22/11/2015).

Anggota Komisi I DPR itu menilai ketatanegaraan Indonesia dirusak bila Presiden Jokowi mengaku merestui Sudirman Said‎.

Sudirman, kata Effendi, dapat membicarakan kontrak karya Freeport dengan Komisi VII DPR, sedangkan bila terjadi persoalan, maka Sudirman bisa mengadu ke Presiden, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui rapat antara DPR dengan Presiden.

"Enggak perlu jadi konsumsi publik. Enggak boleh kita membesarkan tindakan seperti itu. Nanti negara kita jadi gerombolan. Makanya kurs rupiah enggak sehat. Karena orang distrust," kata dia.

Ia berharap Komisi I DPR memanggil Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang juga mantan Kepala BIN, apakah benar ia masih menggunakan jaringan BIN saat memimpin Freeport Indonesia.

"Kalau itu yang terjadi itu kriminal apalagi menyangkut negara," ujar dia.‎

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas