TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kegaduhan di kabinet terkait dengan PT Freeport Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sosok Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut yang terkesan tidak suka dengan langkah laporan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, dinilai malah menunjukkan adanya konflik kepentingan terkait kontrak PT Freeport Indonesia.

Pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, menilai, sikap Luhut yang terkesan meninggikan diri menunjukkan adanya pergesekan kekuatan yang belum selesai di internal kabinet.

"Sikap Luhut ini memperkeruh. Seharusnya dengan posisi dia yang bagus ke Presiden tidak membuat dia mengatakan (laporan Sudirman) itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," tegas Muradi, Senin (22/11/2015).

Seharusnya Luhut tak bersikap kontraproduktif mengenai kisruh perpangangan Freeport. Luhut harus patut mendukung sikap Sudirman untuk membuktikan adanya mafia makelar perpanjangan kontrak Freeport.

"Pak Luhut BP jangan mentang-mentang karena dekat dengan Presiden, justru berbuat hal kontraproduktif. Saya aspresiasi yang dilakukan SS, terlepas dia punya motif," kata dia.

Sikap Luhut, katanya lagi, makin menunjukkan adanya konflik kepentingan, termasuk di internal kabinet itu sendiri.

"Kalau dia sudah bilang berkoordinasi dengan Presiden artinya itu harus didukung. Tak seharusnya Luhut BP merasa gagah lalu mengatakan ke publik tak ada. Yang seperti itu tak usah diungkapkan ke publik. Akhirnya publik membaca ada konflik interest terkait Freeport," lanjut Muradi.

Ada tiga faktor yang diduga melatarbelakangi sikap Luhut. "Pertama karena merasa punya power, Kedua karena direkaman itu ada nama dia sehingga merasa bersalah dan ketiga mungkin minder politik," lanjut dia.

Sebab itu, dia mendesak, Presiden Joko Widodo lebih mengontrol Menko Polhukam Luhut Pandjaitan demi kenyamanan kabinet. "Presiden harus mampu mengendalikan Luhut. Apa motif dia? Luhut ini memperkeruh. Dia mestinya banyak menahan diri," tegas Muradi.

Menurut Muradi, aksi bantah yang dilakukan Luhut terhadap laporan Menteri ESDM juga menunjukkan belum tertatanya manajemen isu di tataran pemerintah.

Karena itu, ke depan Muradi menyarankan Jokowi membenahi tata kelola isu oleh Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kantor Staf Presiden.

"Ini sebenarnya lebih pada tugasnya Kantor Staf Presiden, Setneg, dan Setkab agar isu tidak liar. Kecuali memang by design, karena tidak mungkin semua dilimpahkan ke Presiden," tandas Muradi.

Sebelumnya, Luhut membenarkan laporan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke MKD DPR oleh Menteri ESDM Sudirman Said itu bukan atas perintah Presiden Jokowi. Ia membantah keterlibatannya dalam negosiasi kontrak tersebut.

"Saya tidak merasa tercemar. Biasa-biasa saja," kata Luhut saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Kamis 19 November 2015 lalu.