Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

DPR Nilai Tak Ada Lembaga Mampu Lindungi Nasabah

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, mengatakan tidak ada satu lembaga yang mampu melindungi konsumen dan nasabah perbankan.

DPR Nilai Tak Ada Lembaga Mampu Lindungi Nasabah
tribun manado/valdy suak
Kamis, 3 September 2015 17:29 Kelar Dihitung, Gini Nasib Uang Investor Net In Manado yang Disita Polisi TRIBUNMANADO/VALDY SUAK Penghitungan uang nasabah Net In Manado disaksikan dua tersangka, Selasa (1/9/2015). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, mengatakan tidak ada satu lembaga yang mampu melindungi konsumen dan nasabah perbankan.

Menurut dia perlindungan hak-hak konsumen atau nasabah perbankan yang terabaikan dan tak memiliki kepastian hukum membuat posisi mereka di ujung tanduk.

"Memang seperti itu masalahnya. Perangkat undang-undang soal perlindungan konsumen dan nasabah harus disempurnakan. Seperti di KUHAP dan KUHP belum secara detail membahas perlindungan konsumen dan nasabah," kata Hendrawan di Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Politikus PDI Perjuangan itu mencemaskan sejumlah kasus terkait perlindungan nasabah tidak akan pernah tuntas.

Ia menyontohkan dalam kasus kerugian para nasabah yang menanamkan dana reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas di Bank Mutiara, serta kasus deposito PT Elnusa senilai Rp 111 miliar di Bank Mega.

"Karena panjangnya proses hukum, maka kasus ini berlarut-larut. Padahal seharusnya sudah harus dibayarkan kerugiannya. Tapi karena alasan masih dalam ranah hukum tidak juga mau dibayarkan," terang dia.

"Dalam kasus Antaboga, bahkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Bank Mutiara sudah ditolak Mahakamah Agung (MA), tapi masih ada upaya lain dengan alasan UU Perseroan terbatas. Di sini lah masalah sangat kompleks, tidak ada UU yang melindungi kepastian nasabah," beber dia.

Hendrawan berpendapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bisa menginstruksikan bank-bank yang bermasalah tersebut untuk segera mengganti kerugian, karena kasus ini masih dalam ranah proses hukum.

Sedangkan keputusan OJK harus diambil jika sudah final dan tidak ada upaya hukum apa pun, karena itu Komisi XI DPR sedang berupaya melakukan efisiensi hukum sehingga berkeadilan dan mampu melindungi nasabah.

Ikuti kami di
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Y Gustaman
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas