TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz meminta pemerintah membantu KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mengingat tanggal 9 Desember menjadi hari libur nasional.

"Langkahnya yang perlu diambil adalah menekan kepada lembaga swasta, para majikan dan pengelola pariwisata untuk mengikuti maksud utama dari penetapan libur nasional ini," kata Masykurudin dalam pesan singkatnya, Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Dia menjelaskan lembaga pendidikan swasta dan kursus juga harus ditekan untuk juga meliburkan para peserta didiknya, para majikan toko dan rumah tangga harus diperingatkan jika tidak meliburkan pegawainya saat hari pemungutan nanti.

Serta kepada pengelola tempat-tempat wisata untuk tidak justru memanfaatkan libur nasional ini dengan memberikan paket-paket liburan murah.

Penetapan pemerintah mengenai hari libur nasional pada saat pemilihan, menurut Masykurudin menjadi tantangan keras bagi KPU apakah dapat memenuhi janjinya untuk mencapai target 77,5 persen partisipasi pemilih atau tidak.

"Karena tidak semua daerah melaksanakan Pilkada, maka mendorong semua pihak untuk mensukseskan Pilkada yang ramai dan partisipatif semakin dibutuhkan," tambahnya.

Bila Pemerintah dan KPU tidak secara sistemik mendorong partisipasi pemilih, bukan tidak mungkin penetapan hari libur justru menghasilkan Pilkada yang sepi.‎