TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  TNI Angkatan Udara berencana membeli helikopter AgustaWestland AW-101 buatan Italia, untuk menggantikan helikopter kepresidenan jenis lama, yakni Super Puma, produksi tahun 1980.

Meski demikian, rencana pengadaan helikopter khusus Presiden dan Wakil Presiden tersebut menuai pro dan kontra. Salah satunya, sejumlah kalangan menyarankan agar Pemerintah membeli helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia.

Selain karena diproduksi di dalam negeri, buatan PT DI juga dinilai tak kalah canggih dari helikopter buatan Italia tersebut.

Pengamat penerbangan yang juga mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal (Purn) Chappy Hakim, memberikan beberapa pandangannya terkait rencana pembelian helikopter kepresidenan.

Pertama, Chappy meyakini bahwa TNI AU pasti telah melakukan kajian dan memiliki pertimbangan matang sebelum membuat pilihan.

"Helikopter ini akan digunakan oleh Presiden, jadi tidak masuk akal jika pembelian dilakukan dengan sembarangan," ujar Chappy kepada Kompas.com, Sabtu (28/11/2015).

Menurut Chappy, salah satu aspek yang menjadi pertimbangan adalah keunggulan produk dan kredibilitas perusahaan pembuat helikopter.

Chappy menilai, PT DI belum bisa menunjukkan keduanya, sehingga pemerintah memilih untuk menggunakan produk unggulan buatan luar negeri.

Sebagai contoh, beberapa produsen pesawat komersil di dunia memiliki produk-produk unggulan yang memang diakui kemampuannya.

Sebut saja, Boeing, dengan produk unggulan pesawat 737, atau Airbus dengan A320 atau pesawat A380.

Sementara untuk pesawat tempur, seperti F-16 buatan General Dynamics.

Sebaliknya, menurut Chappy, PT DI belum menunjukkan kredibilitasnya dalam pembuatan pesawat. Produksi pesawat belum terfokus dengan baik sehingga beberapa produk yang dihasilkan seperti pesawat CN 235 tak sesuai dengan harapan.

"Perusahaan tidak bisa disebut meyakinkan karena bisa membuat semua jenis pesawat. Harus ada satu produk unggulan yang memang diakui dan sudah teruji," kata Chappy.

Menurut Chappy, untuk menghasilkan suatu produk yang benar-benar unggul, dibutuhkan sumber daya manusia yang cakap dan dana yang sangat besar. Bahkan, perusahaan biasanya memerlukan bantuan pemerintah dalam kegiatan produksi.

Dengan demikian, menurut Chappy, pemerintah tidak dapat dipermasalahkan jika tidak membeli produk buatan dalam negeri, atau buatan PT DI.

Dalam hal ini, publik seharusnya memahami bahwa TNI AU telah membuat pertimbangan matang sebelum melakukan pembelian helikopter.(Abba Gabrillin)