Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla memang sudah menyatakan komitmennya untuk memerangi narkoba.

Namun sayangnya komitmen tersebut hanya berhenti sampai pelaksanaan eksekusi mati terhadap para terpidana mati kasus narkoba.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sekaligus Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala, menyebutkan setelah dua sesi pelaksanaan eksekusi mati, pemerintah tidak menurunkan komitmen tersebut dengan kebijakan lainnya.

Sebagai contoh, bila memang berkomitmen memerangi narkoba, seharusnya pemerintah memperkuat lembaga seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian.

Namun kenyataannya justru sebaliknya.

"Tidak ada anggaran berubah. Yang terjadi BNN (Badan Narkotika Nasional) mengalami pemotongan anggaran, sama seperti lembaga lain," kata Adrianus dalam diskusi peluncuran film "Dying A Slow Death," di Soulkitchen, Jakarta Selatan, Minggu (29/11/2015).

Seharusnya, komitmen pemerintah itu diwujudkan salah satunya dengan memperbanyak fasilitas untuk penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba, serta penjara khusus pengedar narkoba.

Kebijakan pemerintah yang menurutnya kurang pro pemberantasan narkoba adalah penunjukan Komjen Pol Budi Waseso sebagai kepala BNM.

Adrianus menilai Budi Waseso atau Buwas kurang representatif untuk memerangi narkoba.

"Pak Buwas ditunjuk untuk meramaikan saja. Tidak ada dokumen resmi perang narkoba, hanya pernyataan lisan baik dari Presiden dan menteri. Kita belum perang terhadap narkoba," jelasnya.

Dalam kapasitasnya sebagai Kompolnas, Adrianus sempat bertemu langsung Presiden Joko Widodo, dan membicarakan masalah narkotika.

Ia mengaku tidak puas dengan pernyataan Presiden saat itu.

"Kami sudah ketemu Presiden, dia bilang saya ingin berbuat sesuatu tentang narkoba, masa begini-begini saja. Jadi Presiden ingin berbuat sesuatu. Ini wacana saja, ketimbang merubah sesuatu secara substansial," terangnya.