TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Dana Kampanye, Toto Sugiarto mengatakan bahwa dari 11 daerah yang sudah melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) serta dibandingkan dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hasilnya tidak masuk akal.

Hal tersebut dikatakan oleh Toto karena sebagian dari LPSDK pasangan calon, terlalu kecil jika dibandingkan dengan keperluan dana kampanye selama ini.

"Laporan dana kampanye ini tidak masuk akal. Ada yang terlalu kecil sekali, padahal banyak kegiatan yang harus dilakukan. Sedangkan ada juga yang banyak sekali dan dikhawatirkan akan terjadi politik uang," ujarnya di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Toto menjelaskan di kabupaten Bukit Tinggi terdapat 12 orang yang berbeda, namun memberi sumbangan dengan besaran yang sama, yaitu Rp. 26,5 juta untuk satu pasangan calon yang sama.

Menurutnya, hal tersebut justru membuat pertanyaan bagi pihaknya karena angka tersebut tidak bulat.

"Sehingga, kata Toto, samanya besaran angka yang diberikan, membuat pihaknya curiga bahwa ada sumbangan yang besar dan kini dipecah," lanjutnya.

"Di Solo beda lagi, disana malah 22 orang dengan besaran yang sama sebanyak Rp 12 juta untuk pasangan calon,"ujarnya.

Oleh karena itu, Pokjanas menilai terlalu banyak persoalan yang terjadi permasalahan dana kampanye tersebut, sehingga mendesak KPU dan Bawaslu untuk meperhatikan hal tersebut.