Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
Update Jadwal & Skor
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 02:00 WIB
Belgium
Belgia
Live
Egypt
Mesir
Grup H - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 05:00 WIB
Saudi Arabia
Arab Saudi
VS
Uruguay
Uruguay
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 08:00 WIB
Iran
Iran
VS
New Zealand
Selandia Baru
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Mendagri Angkat Mantan Rektor IPDN Jadi Penjabat Gubernur Bengkulu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengangkat Suhajar Diantoro sebagai Penjabat Gubernur Bengkulu, Rabu (2/11/2015).

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Mendagri Angkat Mantan Rektor IPDN Jadi Penjabat Gubernur Bengkulu
Adiatmaputra Fajar Pratama/Tribunnews.com
Tjahjo Kumolo 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengangkat Suhajar Diantoro sebagai Penjabat Gubernur Bengkulu, Rabu (2/11/2015).

Mantan Rektor IPDN itu diberikan amanah sementara untuk menggantikan Junaidi Hamzah yang telah habis masa jabatannya sebagai Gubernur Bengkulu.

Dalam pengangkatan itu, Tjahjo kembali menekankan perlunya deteksi dini kepada Suhajar. Mengingat, momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dimulai sebentar lagi. Pemerintahan yang berganti dengan cepat ini diminta Tjahjo harus diimbangi dengan koordinasi sigap.

"Pak Suhajar harus segera melakukan koordinasi dengan Kapolda, Pangdam, DPRD, KPU, Bawaslu dan seluruh pengambil kebijakan demi menjaga stabilitas keamanan," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta Pusat.

Menurut Tjahjo, pemetaan hasil deteksi dini terhadap lokasi rawan konflik turut menentukan suksesnya Pilkada. Mengingat, hanya dengan manajemen terukur seperti inilah konflik-konflik pesta demokrasi di daerah dapat diatasi.

Mantan Sekjen PDIP itu kemudian menjelaskan saat-saat genting di dalam Pilkada serentak. Tjahjo menilai, momen penghitungan suara harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pasalnya, situasi massa tidak bisa diduga dan sanggup meledak kapanpun saja, sehingga perlu pengamanan ekstra.

"Saat penghitungan suara, ini emosi masyarakat tinggi, siapa yang menggerakan itu? Ya para elit. Ini harus diamankan," imbuhnya.

Rekomendasi Untuk Anda
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas