TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Pansus Pelindo II DPR, Masinton Pasaribu mengatakan bahwa ada upaya PT Pelindo II untuk menjual pelabuhan di Indonesia.

"Kalau di MKD ada 'Papa Minta Saham', di sini kita menemukan ada 'Papa Mama Jual Pelabuhan', dan ini tidak boleh terjadi. Kacau negara kalau pelabuhan saja dijual," tegas Masinton saat RDPU dengan PT Pelindo II di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

"Papa Minta Saham" dimaksud adalah istilah dugaan Ketua DPR Setya Novanto mencatut nama presiden dan wapres untuk mendapatkan saham PT Freeport Indonesia. Prosesnya saat ini tengah berlangsung di MKD DPR.

Menurut Masinton, adanya perbedaan keterangan antara Direktur Keuangan PT Pelindo II, Orisa dengan hasil laporan Deucthse Bank merupakan indikasi bahwa selama ini rakyat Indonesia telah dibodoh-bodohi oleh perusahaan BUMN tersebut.

Masinton menjelaskan bahwa seharusnya pada 2019, Indonesia dapat melakukan pengelolaan pelabuhan secara mandiri tanpa perlu adanya campur tangan dari pihak asing.

"Dengan hitungan biasa saja, kalau dikelola sendiri maka hasil tentu kita nikmati sendiri, kan kalau dilakukan kerjasama kembali padahal kita sudah mampu mengoperasikan," tambah dia.

Oleh karena itu, sambung dia, pansus harus mengeluarkan putusan jika pemutusan semua kerjasama yang dilakukan antara Pelindo II.

"Karena itu bila ada dugaan perundang-undang maka Pansus ini dapat merekomendasikan untuk membatalkan semua perjanjian yang ada. Dan adanya pak Erry (mantan ketua KPK) sungguh mengecewakan, seharusnya mengawal agar tetap lurus, justru sebagai oversight comitte justru meluruskan apa yang sudah bengkok," kata Masinton.

Sementara RJ Lino yang diminta klarifikasi permasalahan tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak ambil pusing perkataan Masinton.

"Tanya saja Masinton. Itu omongannya dia," ucapnya.