TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menilai keputusan Presiden Jokowi menolak pembelian heli VVIP AW 101 merupakan keputusan yang tepat.

Disamping AW 101 itu mahal, juga untuk heli VVIP sudah bisa diproduksi di dalam negeri oleh PT Dirgantara Indonesia.

Hasanuddin mengatakan terdapat tiga hal arahan presiden yang patut diikuti oleh TNI/Kemenhan, khususnya dalam pengadaan Alutsista.

Pertama, kata Hasanuddin, harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kedua, harus mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri, dan ketiga harus memperkuat keterpaduan operasional alutsista.

"Arahan presiden Jokowi harus mendapat perhatian serius terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi . Akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting mengingat keuangan negara yang terbatas dan setiap rupiah uang rakyat harus dapat dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin," kata Hasanuddin melalui pesan singkat, Jumat (4/12/2015)

Oleh karena itu, Politikus PDIP itu menilai Kemhan perlu melakukan penataan ulang cara pengadaan dengan melibatkan unsur inspektorat jenderal ( irjen) sejak awal perencanaan sampai proses pengadaan.

Ia mengatakan kemandirian industri pertahanan dalam negeri memang harus mendapat perhatian semua pihak, bukan hanya TNI semata.

Tetapi, seluruh lapisan anak bangsa. Kesadaran dan kecintaan kepada produk dalam negeri pada hakekatnya adalah nilai positif dan bagian dari bela negara.

"Pada suatu saat kita harus menjadi negara yang mandiri di semua bidang kehidupan, termasuk dalam industri pertahanan. Mari kita dukung arahan presiden demi kepentingan bangsa dan negara dan demi terbangunnya kekuatan TNI yang handal," katanya.