Tribunnews.com, Jakarta  - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie curiga Pimpinan DPR telah bersekongkol untuk menjegal pengusutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto.

Persekongkolan ini dilakukan dengan terus menunda rapat Badan Musyawarah.

Syarif menjelaskan, sangat banyak agenda di komisi maupun alat kelengkapan dewan yang harus segera disusun dalam rapat bamus untuk kemudian disahkan di rapat paripurna.

Salah satunya adalah meresmikan anggota-anggota baru MKD yang baru dilantik.

Syarif khawatir, nantinya keputusan MKD terkait kasus Novanto bisa dipertanyakan jika anggota baru tak disahkan terlebih dahulu di paripurna.

"Mereka (Pimpinan DPR) sepertinya ingin mencari celah untuk mengganggu persidangan kasus Setya Novanto di MKD. Kuat sekali indikasinya ingin menjegal, dengan mencari alasan macam-macam," kata Syarif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/12/2015).

Sebelumnya, Fraksi Golkar memang melakukan pergantian terhadap seluruh anggota mereka di MKD.

Kahar Muzakir masuk menggantikan Hardisoesilo, Ridwan Bae menggantikan Dadang S Muchtar dan Adies Kadir menggantikan Budi Supriyanto. Ketiganya sudah dilantik oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Namun, sesuai pasal 78 ayat 5 dan 6 Peraturan DPR, mereka juga harus disahkan dulu dalam rapat paripurna.

Syarief merasa, rapat bamus terus tertunda agar tiga anggota Golkar itu tak kunjung disahkan di rapat paripurna.

Menurut dia, pimpinan DPR sudah kehabisan cara menutupi kesalahan Setya Novanto. Sidang pelanggaran etika di MKD yang digelar secara terbuka sejak Rabu kemarin, kata dia, memang telah secara terang-benderang memperlihatkan aktor yang terlibat.

Bagi Syarief, jika benar ada upaya penjegalan MKD lewat madeg-nya Bamus, itu adalah cara-cara tak terhormat. Perilaku seperti itu justru menampakkan buruknya kualitas moral dan etika para pimpinan.

"Ini kok seperti ada persekongkolan yang justru makin menambah rusak kelembagaan dewan yang notabene beranggotakan para wakil rakyat,” ucap legislator dari Kalimantan Barat ini.

Rapat bamus sempat ditunda dua kali pekan lalu. Rapat semula dijadwalkan pada Selasa (1/12/2015) di ruang rapat pimpinan DPR.

Saat itu, pimpinan fraksi dan komisi sudah berkumpul namun tak ada pimpinan DPR yang hadir. Rapat pun dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya pada Kamis rapat Bamus kembali dijadwalkan, namun kembali ditunda. Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon sebelumnya juga sempat melontarkan kekhawatiran yang sama dengan Syarif. ( Ihsanuddin)