TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir menjadi pemimpin sidang dugaan pencatutan nama presiden dan wapres dengan terlapor Ketua DPR Setya Novanto.

Ditunjuknya Kahar Muzakir menjadi pemimpin sidang pun memunculkan kontroversi.

Karena Novanto dan Kahar berasal dari partai yang sama yakni Partai Golkar.

Anggota MKD asal Partai NasDem, Akbar Faisal mengaku kaget dengan ditunjuknya Kahar menjadi pemimpin sidang.

Dia menyebut hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan.

"Sejujurnya saya kaget kenapa dia (Kahar Muzakir jadi pemimpin sidang). Karena menurut saya itu konflik kepentingan," kata Akbar di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Anggota Komisi III DPR RI itu juga menjelaskan mengapa akhirnya sidang dilakukan secara tertutup.

Dikatakannya, pada awalnya ada tujuh fraksi yang menginginkan sidang Novanto dilakukan secara terbuka.

"Saya termasuk Pak Sudding (Hanura) menginginkan terbuka. Dan sejujurnya ada insiden soal itu, tapi saya belum mau jelaskan," tuturnya.

Setelah skorsing, dan kembali dimulainya sidang kata Akbar MKD menawarkan kembali apakah sidang Novanto mau dilakukan secara terbuka atau tertutup. Menurut dia, hendaknya sidang digelar secara terbuka agar masyarakat Indonesia mendapatkan informasi secara langsung.

"Kami tidak dalam posisi yang bisa meyakinkan anggota majelis tadi untuk terbuka," tandasnya.