TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Pernyataan presiden sore ini harus ditanggapi serius oleh para anggota MKD khususnya yang berasal dari partai-partai pendukung pemerintah."

Hal itu disampaikan Charles Honoris, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, kepada Tribun, Senin (7/12/2015).

Karena, kata dia, jelas bahwa Presiden Joko Widodo sangat terganggu dengan persoalan pencatutan nama dan penodaan lembaga negara yang dilakukan oleh Ketua DPR.

"Oleh karena itu MKD harus bekerja secara profesional dan transparan," tegasnya.

Sebelumnya, Suara Presiden Joko Widodo meninggi ketika menanggapi pertanyaan awak media seputar kelanjutan kasus pencatutan nama yang dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto atau sering disebut 'papa minta saham'.

Wajah Presiden terlihat marah.

Tangannya sambil menunjuk ke arah awak media, meski tidak bermaksud memarahi media.

Suaranya pun terdengar tegas, hingga suasana menjadi hening

"Sudah saya sampaikan, tidak boleh lembaga negara itu dipermainkan. Itu bisa Presiden dan lembaga negara yang lain," ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Presiden mengatakan tidak masalah jika ada yang menghina dirinya seperti yang terdengar di rekaman diduga suara pengusaha Riza Chalid yang sedang berbincang dengan Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

"Saya enggak apa-apa katakan Presiden gila, sarap, koppig," kata Presiden.

Namun, Presiden menegaskan, dirinya tidak menyukai jika ada yang mencatut namanya, apalagi meminta saham sebesar 11 persen.

Sebab menurutnya hal itu melanggar etika dan bertentangan dengan moralitas.

"Tapi kalau menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen itu saya enggak mau. Enggak bisa! Ini masalah kepatutan, kepantasan, etika, moralitas dan itu masalah wibawa negara," kata Presiden.