TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penegak hukum harus segera bergerak menunaikan tugasnya menjerat Ketua DPR Setya Novanto menyusul pelaksanaan sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Sebab, kata Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Ganjar Laksamana Bondan ada empat pasal dugaan tindak pidana sehubungan pertemuan dan pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, Riza Chalid dan bos Freeport Maroef Sjamsoeddin.

"Ada beberapa pasal yang dapat diancamkan kepada SN (dan MR) sehubungan pertemuan dan pembicaraan dengan MS (Presdir Freeport)," ujar Ganjar, Senin(7/12/2015).

Menurut Ganjar, Novanto bisa dijerat dengan dugaan percobaan penipuan sesuai Pasal 378 jo. 53 KUHP.

Selain itu, kata dia, Setya Novanto bisa diancam dengan tindak pidana (TP) Korupsi sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.

Berikutnya, tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kesempatan (sebagai Anggota atau Ketua DPR) yang dapat merugikan keuangan negara.

Terakhir, sesuai Pasal 15 jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berupa permufakatan jahat untuk melakukan korupsi.

"Dalam hal ini bermufakat melanggar Pasal 3," jelasnya.