Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Projo: Hentikan Semua Akrobatik Politik di MKD, Rakyat Sudah Mampu Menilai

Beredarnya isu money politic di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuat publik makin mencurigai lembaga perwakilan rakyat

Editor: Rachmat Hidayat
zoom-in Projo: Hentikan Semua Akrobatik Politik di MKD, Rakyat Sudah Mampu Menilai
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Seniman yang tergabung dalam Aliansi Seniman Jakarta melakukan aksi Djamban DPR di Depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (3/12/2015) lalu. Aksi jamban ini merupakan ekspresi seniman terkait kasus Papa Minta Saham yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Beredarnya isu money politic di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuat publik makin mencurigai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi,Senin (7/12/2015).

"Kok Dewan Perwakilan Rakyat jadinya seperti Dewan Percaloan Rakyat atau Dewan Pemburu Rente? Kalau isu itu benar, sungguh sangat memalukan. Kami yakin rakyat semakin sinis dan tidak punya harapan lagi pada DPR, " ujar Budi.

Sebelumnya telah beredar isu panas jelang pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Isunya, pekan lalu setiap anggota MKD 'disiram' Rp 2 Miliar. Kinerja MKD dinilai tidak steril dan kemasukan angin.

Menurut informasi yang berkembang tersebut, ungkap Budi, dua anggota asal partai-partai akan diganti oleh pimpinan fraksi akibat isu panas ini. Beberapa pimpinan fraksi lainnya dikatakan juga akan mengganti anggotanya yang dinilai sudah 'kemasukan setan'.

Beberapa pimpinan fraksi ungkap Budi lagi, marah,karena anggota yang ditugaskan di MKD 'ngeyel' dan membantah semua. Inilah yang mendorong sejumlah pimpinan fraksi berencana mengganti anggotanya yang di MKD itu.

"Hentikan semua akrobatik politik. Rakyat sudah mampu menilai. Bangsa ini sudah terlalu lama dalam kubangan masalah. Saatnya untuk bergerak dan berubah," ujar Budi lagi.

"Sidang MKD dan keputusan yang akan diambilnya, bukan sekedar soal kehormatan dewan. Tapi yang lebih utama adalah kehormatan bangsa. Masa depan demokrasi dan perjalanan bangsa dalam ujian," pungkas Budi.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas