TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, sebelum sidang lanjutan kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wapres oleh Ketua DPR, Setya Novanto diputuskan secara tertutup terjadi perdebatan.

Ada anggota MKD yang menghendaki sidang digelar secara terbuka seperti dua sidang sebelumnya.

Namun, pada akhirnya MKD menuruti kemauan terlapor Setya Novanto agar sidang digelar secara tertutup.

"Awalnya semuanya menyampaikan minta terbuka. Tapi, teradu minta tertutup," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan, berdasarkan aturan tata tertib sidang MKD memang seharusnya sidang dilakukan secara tertutup.

MKD, kata Dimyati juga menghormati hak dari terlapor.

"Karena udah gitu ketentuannya (sidang tertutup). Kita hormati teradu, disepakati oleh MKD," ujarnya.

Masih kata Dimyati, Novanto dalam sidang mempermasalahkan legal standing dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang melakukan perekaman tanpa izin.

Menurut Novanto, perekaman tanpa izin itu melawan hukum.

"Rekaman itu diambil pada saat ngobrol kejadiannya dan saksinya siapa? Bukti (rekaman) ini saksinya siapa?" ucap Dimyati.