TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eksplorasi tanah Papua oleh Freeport Indonesia bisa dibilang kurang mendatangkan keuntungan bagi rakyat Papua.

Manajer Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar mengatakan hal itu bisa dilihat dari apa yang ada di Papua saat ini. Bagaimana masyarakat dan infrastrukturnya.

Saat dihubungi TRIBUNnews.com, Hendrik Siregar menyebut Indonesia harus mengambil keuntungan lebih dari apa yang selama ini diterima dari Freeport.

Pemerintah juga harus berhati-hati dalam melakukan hal tersebut, karena rawan dimanfaatkan pelaku "Papa Minta Pulsa."

"Apakah dengan kondisi keuangan negara saat ini pemerintah berani berspekulasi mencari atau mendapatkan dana untuk take over Freeport," ujarnya.

Dengan kondisi perekonomian negara saat ini, diduga dana yang dimiliki pemerintah dapat dikatakan masih kurang.

Maka hal itu menimbulkan celah bagi pihak swasta, untuk ikut campur dengan modus membantu pemerintah.

"Dengan alasan nggak punya uang pemerintah menggandeng swasta dalam proses akuisisi atau pengambil alihan, ini pembenaran soal orang minta saham, dan harus belajar pada kasus saham," katanya.

Selain harus memastikan ketersediaan dana untuk mengambil alih aset Freeport, pemerintah juga harus bersiap bila pengambil alihan tersebut digugat, dan pemerintah kalah sehingga harus membayar ganti rugi.

Kalaupun proses pengambil alihannya bisa berjalan dengan lancar, patut dipertanyakan apakah pemerintah bisa mengelola tambang tersebut sebaik apa yang dilakukan Freeport selama ini.