TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Irjen Pol Basaria Panjaitan menyinggung adanya perseteruan kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu ia katakan saat mengikuti fit and proper test Calon Pimpinan KPK diruang rapat Komisi III DPR, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Menurut Basaria, KPK harus melakukan tugas dan peran sebagai pemicu serta pemberdaya polisi dan jaksa sehingga ada kesamaan persepsi.

"Tidak menimbulkan keriuhan, kita bisa lihat pola pikir, kita lihat kondisi awalnya, kita lihat periode I, II dan III," kata Basaria.

Ia menuturkan pada saat Pimpinan KPK jilid II dan III terlihat ada perseteruan antara polisi dan KPK karena tidak adanya singkronisasi pekerjaaan.

"Kenapa? Karena KPK melakukan tindakan represif, KPK melaksanakan supervisi sangat minim," katanya.

KPK, kata Basaria, tidak melaksanakan peran tersebut sehingga terjadi keributan. KPK akhirnya menjadi pesaing kejaksaan dan kepolisian.

"Jilid I saling menahan, Jilid II saling berebut kewenangan simulator, Jilid III kepentingan politik. Ini kondisi awal," katanya.

Basaria juga menuturkan diperlukannya penguatan Undang-undang untuk merevitalisasi penggerak dan pemberdaya kasus tindak pidana korupsi.

Lalu mengoptimalkan supervisi serta upaya pencegahan dan monitoring. Jika terpilih sebagai Komisioner KPK, Basaria akan membangun pusat informasi mengenai kejadian tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia.

"Kalau tidak punya data bagaimana dia bisa supervisi," imbuhnya.