Pasalnya ada beberapa faktor yang membuat pemilih tak melakukan pemilihan.

Salah satunya yakni pasangan calon belum memenuhi harapan rakyat, sehingga tak ada kepercayaan yang dianggap patut didelegasikan kepada paslon.

Faktor lain seperti informasi yang belum benar-benar merakyat terkait Pilkada juga harus dievaluasi.

Apalagi kampanye Pilkada dalam wujud nyata seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dibatasi hanya beberapa hari.

Sementara yang gencar dilakukan, dan legal menurut KPU yakni kampanye online yang jarang dijangkau masyarakat pemilih di pedesaan.

"Faktor rendahnya partisipasi bisa disebabkan karena pasangan calon yang tak penuhi harapan rakyat. Lalu, bisa saja ada rakyat yang belum tahu pilkada lalu. Banyak faktornya," kata Soedarmo.

Untuk itu, pada 2016 pihaknya memogramkan pendidikan politik, khususnya di daerah-daerah tingkat partisipasi rendah.

Kalau dana memungkinkan, Soedarmo juga akan melakukan pendidikan politik ke organisasi masyarakat.

"Sasaran kami nanti adalah daerah yang mungkin partisipasinya rendah. Kalau ada dana cukup, kami juga akan berikan pendidikan politik ke ormas di daerah," katanya.

"Kami pasti akan berupaya optimalkan partisipasi untuk pilkada serentak 2017 dan 2018 serta pemilu serentak 2019," imbuh Soedarmo.