TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan angkat bicara munculnya wacana nama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai pengganti Setya Novanto.

Hal itu terkait pengunduran diri Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR.‎

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto menuturkan, pihaknya belum membahas nama Puan Maharani.

Hingga kini, katanya, PDIP belum berkeinginan untuk merevisi UU MD3 demi mengocok ulang paket pimpinan DPR.

"Untuk melakukan perubahan itu, kita masih belum berpikir kesana (revisi UU MD3)," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/12/2015).

Bambang menuturkan pihaknya tidak ingin berebut jabatan pimpinan DPR.

Apalagi, Puan Maharani tetap ingin fokus menjadi Menko PMK dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"PDIP tidak akan berebut pimpinan, mau itu pimpinan komisi atau pimpinan DPR. Kita ikuti saja peraturan yang ada," kata Anggota Komisi VII DPR itu.

Untuk wacana kocok ulang jabatan Ketua DPR, Bambang mengaku tidak setuju, pasalnya, PDIP selalu taat kepada mekanisme yang ada.

Sebab dengan adanya wacana itu sama saja membuat gaduh suasana.

"Kalau kocok ulang seolah kayak main kartu. Semua DPR ada aturan mainnya. Mekanisme itu lah yang harus kita ikuti," ujarnya.