TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menilai mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR merupakan hak pribadi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menuturkan sikap tersebut lebih bijak dan arif untuk menghentikan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Meskipun yang namanya politik pasti tidak akan berhenti sampai disitu," kata Jazuli ketika dikonfirmasi, Kamis (17/12/2015).

Jazuli menduga kedepannya terdapat isu yang muncul bukan hanya pengganti Novanto sebagai Ketua DPR. Tetapi sebagian parpol akan mendorong kocok ulang.

"Pengusutan kasus Freeport mestinya tidak boleh berhenti, harus dibongkar scara gamblang siapa saja pihak-pihak dan orang-orang yang menikmati kue-kue Freeport ini," kata Anggota Komisi III DPR.

Mengenai wacana kocok ulang, Jazuli menilai tidak ada celah di UU MD3 terkait hal itu.

"Kalau merujuk UU MD 3 tidak ada ruang untuk kocok ulang. Jadi kalau Pak Novanto mundur maka penggantinya langsung dari Golkar," kata Jazuli.

Sementara Politikus PKS Nasir Djamil menilai pengunduran Novanto merupakan hal positif demi kebaikan DPR sebagai institusi negara yang saat ini citranya masih terpuruk.

Meskipun sebagian pihak menilai pengunduran diri Novanto terlambat.

"Tetapi itu lebih baik. saya yakin Pak Novanto sudah mempertimbangkan semua hal, termasuk sisi keluarga," katanya.

Nasir juga menilai tidak ada peluang untuk kocok ulang pimpinan DPR pascamundurnya Setya Novanto.

"Ya Golkar mengganti Pak Novanto," kata Nasir.