Setya Novanto Mundur, Sekjen Demokrat: Yang Berhak Partai Golkar
Menurutnya, rencana merubah seluruh pimpinan legislator di Senayan itu sangat lah kejauhan.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengaku tak sepakat soal wacana kocok ulang pimpinan DPR pasca mundurnya Ketua DPR Setya Novanto.
"Kejauhan, coba dia mundur dari Ketua DPR, orang itu hak-nya mundur, siapa yang berhak disitu? Ya Partai Golkar, biarkan itu urusan Golkar," kata Hinca kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).
Sementara itu menanggapi keinginan beberapa anggota fraksi PDIP yang meminta pimpinan DPR seluruhnya diganti dan merevisi UU MD3, Hinca mengaku heran.
Menurutnya, rencana merubah seluruh pimpinan legislator di Senayan itu sangat lah kejauhan.
"Kejauhan (desakan PDIP kocok ulang Pimpinan DPR). Kalau saya bilang sudah drama ini berhenti, selesai," katanya.
Lebih lanjut dia menegaskan, bahwa Fraksi Golkar lah yang tepat memilih kadernya untuk menggantikan posisi Setya Novanto.
"Ini selesai, bahwa posisi pengganti Setnov urusannya Partai Golkar. Jadi Golkar lah menunjuk penggantinya, yang lain jangan ikut-ikut," tuturnya.
Menurut Hinca, semua pihak tak perlu melebar-lebarkan persoalan dari masalah dugaan etik ini ke arah perombakan susunan Pimpinan DPR periode 2014-2019 ini.
Bahkan, dia menilai banyak pihak yang tak nyambung memahami persolan tersebut.
"Enggak ada urusannya, jangan dilebar-lebarin. 'Jaka sembung naik ojek itu' (Gak nyambung), jadi temen-temen ini liar," katanya.