Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil prihatin atas insiden yang berakhir anarkis dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalimantan Utara (Kaltara) kemarin (19/12/2015).

Menurut Nasir Pilkada serentak tahun ini merupakan perhelatan monumental bagi warga Kaltara karena merupakan Pilkada pertama warga Kaltara untuk memilih calon gubernur (cagub) dan calon wakil Gubernur Kaltara.

"Sangat disayangkan jika terjadi insiden anarkis yang diduga dilakukan massa pendukung calon yang kalah," kata Nasir kepada wartawan, Minggu (20/12/2015).

Lebih lanjut Nasir mengatakan pilkada yang diikuti 432.196 jiwa ini sejatinya dilakukan secara damai dan aman.

Para cagub dan cawagub seharusnya telah berkomitmen dalam menjamin proses Pilkada yang aman, damai, dan siap kalah dalam Pilkada.

Komitmen tersebut harus dikomunikasikan dengan para pendukung masing-masing calon sebelum pemilihan dimulai.

Namun demikian, Nasir mengapresiasi kinerja aparat kepolisian dan TNI dalam merespon cepat kerusuhan ini.

Meski berakhir anarkis dengan pembakaran tiga mobil petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perusakan sejumlah aset publik, namun reaksi cepat aparat setidaknya mampu melokalisir aksi anarkis demonstran,

Berdasarkan hal tersebut, Nasir meminta aparat kepolisian untuk menetapkan status siaga satu untuk mengantisipasi potensi kejadian aksi anarkis berulang.

"Meski aksi anarkis berangsur pulih ,namun aparat harus tetap siaga penuh untuk mengantisipasi potensi aksi anarkis berulang dari kelompok yang tidak setuju dengan hasil rekapitulasi suara di KPU," kata Nasir

Lebih lanjut, Nasir mengatakan, perselisihan Pilkada ini seharusnya tidak berakhir anarkis seperti yang terjadi di Kaltara.

"Para pihak yang merasa tidak puas dan menemukan adanya indikasi kecurangan dalam proses pilkada sebaiknya dapat menempuh jalur hukum," ucapnya.

Untuk itu, Nasir mengatakan pihaknya berharap agar para cagub dan cawagub yang tidak terpilih beserta para pendukungnya dapat bersikap legowo dan menjaga emosi bila calon dukungannya ternyata gagal dalam Pilkada.

"Ada kepentingan yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kaltara yang mesti dikawal ke depan, ketimbang bertindak anarkis yang justru akan merugikan warga Kaltara sendiri," kata Nasir.