Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mengendus akar masalah kegaduhan politik yang terjadi saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjalankan konsep Nawacita.

Menurut Ketua Umum Bara JP, Sihol Manulang, kegaduhan itu justru terjadi di parlemen, bukan di pemerintahan.

"Gaduh, siapa yang gaduh? Kegaduhan bukan terjadi di pemerintah, tapi di parlemen. Pemerintah serius bekerja," kata Sihol dalam pernyataannya, Selasa (22/12/2015).

Di tengah kegaduhan parlemen itu, kata Sihol, pemerintahan Jokowi justru serius bekerja meski orang tak banyak memperhatikannya. Pada puncak pelemahan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS yaitu depresi 18 persen, tidaklah kelewat buruk dibanding Ringgit Malaysia yang terperosok melemah 31 persen.

"Lho, pakai data mana bilang rupiah hanya melemah 18 persen. Justru perhitungan pasar Ringgit sebenarnya melemah 31 persen. Ini tidak banyak orang memperhatikannya, justru malah menyerang," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Sihol, orang juga tidak memperhatikan bahwa 20 persen orang kaya menikmati 51 persen subsidi BBM, sedangkan 20 persen orang miskin hanya menikmati 7 persen subsidi BBM. Maka jelas, pencabutan subsidi BBM tidak melemahkan yang miskin.

"Sesungguhnya hanya sedikit mengurangi kenikmatan orang kaya. Sebab bersamaan dengan pencabutan subsidi BBM, ada social safety net berupa KKS, KIS, dan KIP," katanya.

Sihol mengatakan, ditengah kegaduhan DPR, pemerintah kembali bekerja keras menyiapkan kapal pengangkut ternak KM Camara Nusantara 1 di Dermaga 107, Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal itu dapat menempuh jarak 1.081 nautical mile, selama 113 jam dari Tenau (Kupang). Dan isi kapal itu berupa sapi siap potong sebanyak 500 ekor.

"Ini adalah bukti bahwa nawacita Jokowi akan bertambah optimis dalam kegaduhan. Kita percaya kepada para politisi, meski kita tahu mereka berdusta. Kita harus ambil sikap lebih kritis kepada para politisi dalam Pileg 2019," tandasnya.