TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf menegaskan kembali posisi PKS sebagai oposisi loyal atau tetap berada di luar pemerintahan.

Namun loyal pada kepentingan rakyat sehingga meski berada di luar pemerintahan, PKS akan mendukung semua program pemerintah yang pro rakyat.

“Kami tetap berada di luar pemerintahan dan kemarin Presiden PKS juga jelas mengatakan di depan Presiden Jokowi mengenai posisi ini dan presiden menghargai keputusan PKS itu. Pernyataan itu jelas sehingga kalau di kemudian hari hal itu tidak terbukti, yah dikritik saja,” ujar Al Muzzammil ketika dihubungi, Selasa (22/12/2015).

Al Muzzammil juga menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Jokowi di Istana kemarin tidak ada dibicarakan mengenai posisi yang ditawarkan kepada PKS terkait rencana resufle jilid 2 yang hendak dilakukan oleh Jokowi.

”Kita tetap di KMP dan tidak ada tawar menawar dengan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Pertemuan dengan Jokowi juga merupakan silahturahmi biasa karena sebelumnya ketika PKS mengundang Jokowi untuk hadir di acara Munas PKS beberapa waktu lalu, kebetulan Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke Timur Tengah.

”Setelah itu kan ada pilkada serentak, jadi baru kemarin itu bisa dilaksanakan pertemuannya,” tegasnya.

Ditanyakan apa alasan PKS tetap berada di luar pemerintahan,Muzzammil mengatakan bahwa melakukan hal baik tidak harus berada di dalam pemerintahan karena diluar pun hal itu bisa dilakukan.

”Kalau ingin menjadi bagian yang mengkontrol pemerintah dari luar. Kalau semuanya berada dalam pemerintahan, siapa nanti yang mengawasi?,” tegasnya.

Terkait isu rotasi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, Muzzammil tidak mau mengatakannya karena keputusan pergantian anggota di DPR adalah sepenuhnya kewenangan Presiden PKS,Sohibul Iman.

”Saya tidak berhak berbicara itu. Itu kewenaNgan presiden partai,” tegasnya.

Dia pun mengharapkan kedepan agar tidak muncul lagi gonjang ganjing politik terutama terkait ketengangan antara pemerintah dan DPR, agar masing-masing pihak menjalankan saja fungsi dan kewenangan yang dimilikinya.

“Jadi saya tidak merasa bahwa selama ini pemerintah yang justru mengontrol DPR dan bukan sebaliknya.Selama masing-masing menjalankan fungsinya saya rasa semua bisa berjalan baik, terlebih buat DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya karena untuk fungsi legislasi dan anggaran itu juga tergantung pada pemerintah karena keduanya dilakukan bersama,” tegasnya.

Sementara itu,Presiden PKS,Sohibul Iman kembali membantah bahwa pertemuannya dengan Jokowi kemarin adalah sebagai langkah PKS untuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya kedatangannya ke Presiden tidak perlu diartikan sebagai langkah bergabung.”Kalau saya ketemu seseorang kan saya tidak otomatis ke organisasi tempat orang itu kan.Demikian juga dengan Jokowi,” tegasnya.

Sebelumnya Sohibul datang ke Istana Merdeka untuk menemui Presiden Jokowi bersama beberapa pengurus PKS seperti Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurahman, Ketua DPP PKS Almuzzamil Yusuf dan Wakil Sekjen DPP Mardani Ali Sera.