TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berharap seluruh partai politik berkomitmen untuk mendukung investigasi kasus Freeport melalui pansus angket Freeport.

Hal ini agar kasus ini menjadi terang benderang bagi rakyat Indonesia secara umum dan khususnya masyarakat Papua.

“Harapan ini tentunya sejalan dengan harapan masyarakat. Sekarang terbuka didepan mata kita adanya satu kejadian yang sangat penting bagi keberlangsungan kita sebagai bangsa, yaitu operasi tambang yang memiliki efek sosial, ekonomi dan politik secara signifikan. Makanya DPR harus mau mendengar tuntutan masyarakat sipil untuk benar-benar melakukan investigasi masalah Freeport melalui pansus,” ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Fahri mengatakan, juga penting agar masalah Freeport ini tidak lagi menjadi masalah di masa depan dimana sampai saat ini setelah Freeport selama 50 tahun beroperasi di Indonesia selalu menimbulkan masalah dan isu-isu.

Dengan dilakukannya pansus angket ini maka semua kronologi perpanjangan izin kontrak betul-betul bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia secara detail.

“Biar kronologi perpanjangan izin kontrak Freeport itu betul-betul kita baca secara detail sehingga sikap kita kedepan, akan mendatangkan banyak manfaat. Kita harus sampai pada kesepakatan nasional, bahwa tahun 2016 sebagai tahun untuk menguasai tambang-tambang besar yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk Freeport,” katanya.

Fahri berharap dukungan dari presiden dan wakil presiden terhadap pansus angket ini.

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tegasnya tidak perlu takut, sebab justru ini akan mempermudah langkah-langkah yang harus diambil oleh presiden dan wapres dalam mempersiapkan transisi pengelolaan tambang Freeport dari pihak AS ke Indonesia.

“Presiden dan wapres justru harus mendukung. Jika presiden dan wapres tidak mendukung investigasi yang dilakukan DPR melalui pansus angket, maka justru akan bisa mendatangkan kecurigaan publik, karena nama presiden dan wapres mulai banyak beredar seolah-olah terlibat dalam proses perpanjangan izin Freeport. Untuk menghindari fitnah maka jalan terbaik adalah mendukung diadakannya penyelidikan oleh panitia angket, sehingga nama presiden dan wapres bisa dibersihkan,” katanya.

Perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021 menimbulkan banyak kegaduhan.

Selain surat Sudirman Said yang menjanjikan akan melakukan segala daya dan upaya termasuk untuk merubah segala bentuk peraturan yang menghambat dilakukannya perpanjangan kontrak sebelum waktunya, juga ada kasus dimana Ketua DPR Setya Novanto dituduh mencatut nama Presiden dan Wapres untuk meminta jatah saham.

Selain itu adanya pertemuan pengusaha nasional yang juga ipar dan keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Pemilik PT Freeport McMoran, James Moffet atau Jim Bob membuat masalah Freeport ini menjadi semakin gaduh.

Wapres Jusuf Kalla yang bersuara kencang terhadap Setya Novanto yang bertemu dengan Dirut Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin, justru membela ipar dan keponakannya karena pertemuan mereka dengan Jim Bob adalah hal biasa diantara para pengusaha yang menimbulkan banyak kritik.

Kritik dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi bahwa tidak mungkin pengusaha besar sekelas Jim Bob mau bertemu dan berurusan dengan pengusaha sekelas Aksa Mahmud dan Erwin Aksa jika tidak ada embel-embel sebagai saudara wapres.