TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah berjalanan lebih dari setahun, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi diklaim telah berhasil membawa kemajuan bagi perekonomian dan taraf hidup rakyat Indonesia.

"Walau perekonomian global sangat berat, tapi Indonesia tetap survive menghadapi tantangan tersebut. Pemerintahan Jokowi sudah di track yang benar," ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, Senin (28/12/2015).

Budi menegaskan, berbagai program infrastruktur sudah di luncurkan dan beberapa sudah di ground breaking (proses tahap awal).Program yang sudah harus selesai misalnya, Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Sumatera Utara sudah harus selesai Akhir Tahun 2016.

Kemudian, jalan Trans Papua, Jembatan terpanjang di Papua, Trans Kereta Api di Sulawesi, Trans Kalimantan. Pengurangan biaya transportasi hewan sapi, Budi menegaskan, juga dipangkas hingga 30 persen melalui program Tol Laut.

"Beberapa komoditi lokal juga sudah mulai di ekspor seperti beras organik, jagung dari NTT dan masih banyak yang lain. Pemeri tahan Jokowi sudah bekerja dan akan di rasakan manfaatnya dalam beberapa tahun ke depan," tambah Budi.

Pembangunan dari pinggiran sesuai Nawacita juga terwujud lewat peningkatan anggaran alokasi Dana Desa, dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp46,9 triliun di tahun 2016.

Atau naik lebih dari 100 persen. "Desa-desa akan menjadi lebih produktif dan berkemajuan. Tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat dan tingkat kesenjangan desa dan kota akan semakin menurun," ujarnya.

"Distribusi ekonomi akan terjadi dengan meningkat nya lapangan kerja, " ujar Budi lagi.

Selain itu pemerintahan Jokowi telah membuktikan keberpihakan nya kepada kaum marginal dan terpinggirkan. Presiden Jokowi, sejak menjadi Wali Kota Surakarta, kemudian Gubernur Jakarta, menggunakan pendekatan yang berbeda untuk dapat menjangkau kelompok-kelompok marjinal.

Selama ini, problem terbesar masyarakat yang kurang terperhatikan ini adalah sulitnya mendapatkan akses terhadap layanan pokok seperti kesehatan dan pendidikan.

Oleh karenanya, Kartu Pintar dan Kartu Sehat menjadi solusi yang dipilih Jokowi untuk membuka jalur bagi masyarakat marjinal. Ketika terpilih sebagai presiden melanjutkan program ini lebih masif.

Bagi kaum marginal, lanjut Budi, sulit sekali mendapatkan akses terhadap hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Padahal, sehat dan terdidik adalah salah satu kunci untuk membongkar status ekonomi mereka yang sangat rentan

Oleh karena itu, kata Budi lagi, program pemerintah Jokowi dengan Kartu Pintar dan Kartu Sehat, meskipun masih mengalami kendala,  adalah cara yang tepat sasaran karena menjangkau kelompok masyarakat terpinggirkan yang paling besar.

Sebanyak 88,4 juta Kartu Indonesia Sehat, 20 juta Kartu Indonesia Sehat, dan 17 juta Kartu Keluarga Sejahtera akan di berikan kepada rakyat yang ber hak.

"Pemerintah Jokowi sudah bergerak dan bekerja sekuat tenaga untuk melayani rakyat. Arahnya sudah benar," pungkas Budi.