Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Mendagri: Tidak Etis PAN Klaim Dapat Jatah Menteri

Tjahjo Kumolo merespons keras pernyataan Ketua DPP PAN Azis Subekti, terkait keyakinan partainya mendapat kursi menteri

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Sanusi
zoom-in Mendagri: Tidak Etis PAN Klaim Dapat Jatah Menteri
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mendagri Tjahjo Kumolo meninjau TPS 17 yang merupakan TPS tempat Calon Walikota Airin Rachmi Diany mencoblos di Alam Sutera, Tangerang Selatan, Rabu (9/12/2015). Mendagri mengecek dan memeriksa kesiapan di beberapa TPS di Kota Tangsel untuk memastikan Pilkada Serentak 2015 ini berlangsung dengan baik. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo merespons keras pernyataan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Azis Subekti, terkait keyakinan partainya mendapat kursi menteri.

Menurut Tjahjo, hal tersebut sangat tidak etis, mengingat penunjukan Menteri adalah hak Presiden Joko Widodo.

"Pernyataan Ketua DPP PAN terkait keyakinan dapat jatah Menteri dan reshuffle kabinet Presiden Jokowi menurut saya tidak etis. Terkesan mendesak atau mendikte hak prerogatif presiden," kata Tjahjo dalam pesan elektroniknya diterima Tribun, Senin (28/12/2015).

Makin tak pantas, tegas Tjahjo, saat PAN mengungkapkan hal tersebut secara terbuka usai menjalin komunikasi dengan pihak Istana.

Sah-sah saja jika pimpinan partai berkomunikasi, namun Tjahjo mengingatkan bahwa membuat rumor tidak jelas seperti mendapat jatah kursi menteri, akan mengganggu stabilitas kerja kabinet. Dia sendiri mengklaim para menteri tak akan terpengaruh pernyataan ketua DPP PAN.

Sebelumnya Ketua DPP Partai Amanat Nasional Azis Subekti mengklaim dirinya mendapat info valid dari lingkungan Istana Negara. Info tersebut berkaitan dengan perombakan kabinet atau reshuffle, akan dilakukan Presiden Jokowi setelah mengumumkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ada dua menteri yang isunya akan diganti, yakni Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Rekomendasi Untuk Anda

Tjahjo sendiri menilai, seharusnya pihak-pihak di luar kabinet tidak mengembangkan isu-isu negatif. Lebih baik, mereka mengarahkan kritik dan saran kepada pemerintah yang sifatnya terbuka serta membangun.

"Pemerintah terbuka menerima kritik saran masukan dari siapapun untuk membangun bangsa ini kedepan yang semakin baik," kata mantan Sekjen PDIP itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas