TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan komisaris PT Pelindo ll (persero) menetapkan pelaksana tugas (PLT) Dirut Pelindo ll sementara Dede Martin hingga ditetapkannya Dirut Pelindo II definitif oleh Kementerian BUMN yang prosesnya akan melalui Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo.

Sejumlah pengusaha dan asosiasi meminta agar Menteri BUMN dan Presiden menetapkan orang profesional sebagai Dirut Pelindo II pengganti R.J Lino.

Bila perlu pengganti Lino adalah orang luar Pelindo II yang bisa menghentikan semua kegaduhan yang terjadi di pelabuhan selama ini.

Sekjen Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) Firman mengungkapkan pembenahan di tubuh BUMN Pelabuhan ini tidak akan optimal bila dirut pelindo dijabat oleh orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan RJ Lino baik almamater, pejabat maupun mantan pejabat Pelindo II yang kini menjabat di Pelindo lainnya.

"Seluruh jajaran manajemen direksi Pelindo ll yang lama harus diganti oleh orang luar yang independen sehingga dapat secara jernih melihat persoalan dan pembenahan yang lebih bagus," kata Firman, Senin(28/12/2015).

Sedangkan untuk hal-hal teknis lapangan telah cukup banyak karyawan Pelindo II yang terdidik di bidang kepelabuhanan dan nantinya memberikan masukan untuk diputuskan oleh Direksi terpilih nantinya.

Ketua ALFI (asosiasi Logistik forwarding Indonesia) DKI Jakarta Widijanto berpendapat jika orang lama masih ditetapkan mereka akan membawa dan menjadi perpanjangan tangan RJ Lino serta akan meneruskan program-programnya yang saat ini tengah disorot oleh Pansus DPR RI.

Sedangkan jika orang luar Pelindo yang akan ditetapkan harus mempunyai wawasan yang lebih baik sehingga jangan seperti sekarang banyak masalah yang terjadi mulai dari dwelling time, kisruh dengan karyawan pelindo sendiri, bersinggungan dengan asosiasi, instansi pemerintah lainnya serta dengan DPR maupun KPK.

"Kami pengusaha ingin tenang dan ada kepastian berusaha di pelabuhan, jadi sebaiknya Dirut Pelindo ll penhganti Pak Lino harus orang luar yang tidak memikiki kepentingan kelompoknya saja melainkan hanya kepentingan negara dan bangsa," terang Widijanto.

Kepada Plt dia juga meminta agar menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang belum diselesaikan Lino seperti peraturam pelabuhan yang sudah terbit dan telah.disepakati oleh para asosiasi harus diselesaikan oleh Plt.

"Pelabuhan sifatnya hanya transit bongkar muat saja, silahkan kontainer ditumpuk di luar pelabuhan atau TPS (tempat penimbunan sementara) sekitar pelabuhan," kata Widijanto.