Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

PPATK Temukan 59 Kepala Daerah Lakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Kepala PPATK, Muhammad Jusuf menyebut hal itu sudah dilaporkan ke penegak hukum

PPATK Temukan 59 Kepala Daerah Lakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Kepala PPATK, M Yusuf, menjadi pembicara dalam acara diskusi polemik Mencuci Uang Koruptor, di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/5/2012). Dalam diskusi tersebut juga hadir Anggota Komisi III DPR RI, Indra SH, peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Oce Madril, dan Dosen Hukum Pidana UI, Ganjar L Bondan. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang tahun 2015, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus 59 kepala daerah yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.

Kepala PPATK, Muhammad Jusuf menyebut hal itu sudah dilaporkan ke penegak hukum.

Ia mengatakan belum semua laporan dari PPATK ke penegak hukum yang ditindaklanjuti.

M Jusuf memaklumi hal tersebut, karena memang tidak mudah membuktikan adanya kejahatan korupsi.

"Bukan ditindaklanjuti, tapi terbentur dengan bukti," ujarnya di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Senin(28/12/2015).

Saat ditanya apakah kepala daerah yang transaksinya ditelusuri PPATK itu ada yang kembali terpilih pada pemilihan kepala daerah serentak kemarin, Muhammad Jusuf tidak mau menjelaskan.

Ia kembali mengingatkan, bahwa belum tentu transaksi mencurigakan itu adalah bukti kejahatan.

"Yang kita kirim itu mencurigakan, belum tentu pidana. Ada yang kita temukan orang yang masuk LHA (Laporan Hasil Analisis), tapi terpilih," jelasnya.

M Jusuf mengakui dirinya pun kecewa bila ada pejabat yang terendus melakukan transakai mencurigakan, namun tidak bisa ditindak lanjuti kasusnya.

Ia berharap, ke depannya walaupun kasusnya tidak jalan, sang pejabat bisa dimintai pajak lebih.

"Tapi kalau lama kan kadalurasa. Kita cari yang paling mungkin dulu lah, pajaknya," ujar M Jusuf.

Hal itu kata dia tidak hanya bisa diterapkan pada perorangan.

Perusahaan yang diduga menyembunyikan kekayaannya, dapat ditarik pajak yang lebih mahal sesuai seluruh kekayaannya baik yang disembunyikan maupun yang tidak sebelum kejahatannya terbukti.

Ikuti kami di
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas