Politikus PKS: MEA Ancam Ketahanan Nilai-nilai Pancasila
pasar bebas sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akhir Desember ini, gerbang pasar bebas di Asia Tenggara akan dibuka. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN) akan resmi diberlakukan.
Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo, gelombang MEA akan berdampak terhadap ketahanan nasional, khususnya ketahanan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"MEA ini pada dasarnya liberalisasi ekonomi. Namun efeknya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat tentunya akan terancam," ujar Sigit dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews, Selasa(29/12/2015).
Sigit mengatakan, pasar bebas sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.
Prinsip ekonomi Pancasila, lanjut dia, sangat memperhatikan ketahanan dan keberlangsungan ekonomi rakyat dan meniscayakan intervensi negara yang luas untuk menjamin tujuan tersebut.
"Sementara dalam pasar bebas, intervensi negara sangat dibatasi. Sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan swasta atau asing," ujarnya.
Begitu juga dalam aspek bermasyarakat yang lain.
Melalui MEA, lanjut Anggota Komisi V DPR ini warga negara asing akan berlimpah masuk ke Indonesia untuk urusan bisnis, investasi, dan mencari pekerjaan.
Masuknya orang-orang asing tentu akan membawa serta budaya dan adat mereka ke Indonesia.
"Dalam hal ini, akan terjadi persinggungan-persinggungan budaya dalam masyarakat kita. Budaya ini tidak semuanya sesuai dengan Pancasila kita yang terinspirasi dari nilai-nilai agama dan budaya ketimuran. Ini tantangan sekaligus ancaman terhadap Pancasila," ujarnya.
Sigit berharap pemerintah betul-betul memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari MEA ini terhadap keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat.
"Globalisasi memang niscaya, tidak bisa ditolak. Karena itu pemerintah harus punya visi kuat untuk memelihara ketahanan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat kita," pungkasnya.
